JAKARTA, LINGGAUPOS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bingung terhadap realisasi anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Empat Lawang.
Hasil evaluasi ditemukan adanya kejanggalan dalam realisasi anggaran untuk Pilkada Kabupaten Empat Lawang 2024.
Sebab anggaran untuk TNI dan Polri di Kabupaten Empat Lawang sama sekali belum dipenuhi.
Bahkan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang masih berutang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
BACA JUGA:Formasi CASN 2024 Kejaksaan Agung, dari CPNS Hingga PPPK, Ini Daftar Lengkapnya
"Nanti kita cek betul yang Empat Lawang ini ada apa. Ada duit atau enggak,” kata Mendagri Tito Karnavian dikutip dari siaran langsung YouTube Kemenko Polhukam, Selasa, 9 Juli 2024.
Pernyataan Titop tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Wilayah Sumatera diselenggarakan Kemenko Polhukam di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 9 Juli 2024.
Khusus Kabupaten Empat Lawang, menurut Tito, jika menang tidak ada uang untuk pelaksanaan Pilkada 2024, akan mendorong Kemenkeu cepat menyalurkan Dana Alokasi Umum(DAU).
Tapi jika sebaliknya, Empat Lawang memiliki uang namun tidak merealisasikannya akan menjadi pertanyaan besar. “Kalau uangnya ada, kenapa ditahan, itu problemnya," ucap Tito.
BACA JUGA:Pilkada Musi Rawas 2024, Calon Tunggal Belum Pasti Menang, Kalau Kalah Bagaimana
Selain menyoroti anggaran Pilkada Empat Lawang, Mendagri Tito juga mengevaluasi daerah lain di wilayah Pulau Sumatera.
Berdasarkan data Kemendagri, untuk Pemerintah Provinsi Aceh telah menyalurkan 100 persen anggaran untuk Komisi Independen Pemilihan(KIP).
Namun kenyataannya untuk tingkat kabupaten/kota hanya Pemerintah Kabupaten Simeulue, Langsa dan Aceh Tamiang yang telah melakukan realisasi hampir 100 persen.
Atas kondisi ini, Mendagri menyimpulkan di Provinsi Aceh masih banyak permasalahan terkait realisasi anggaran Pilkada 2024.
BACA JUGA:Pilkada Lubuk Linggau 2024, Ini Pasangan yang Didukung PKS, Sisa 2 Parpol Belum Menyatakan Sikap