Namun, ia juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada istilah oposisi, namun PDIP berpengalaman berada di luar pemerintahan.
“Jadi, di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004, 2009, posisi saat itu 2004, 2009 adalah berada di luar pemerintah, ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," jelasnya.
Hasto menjelaskan bahwa sebagai pihak di luar pemerintahan maka, mereka akan bersuara jika muncul kebijakan yang merugikan rakyat.
Sebaliknya, ia juga mengatakan, jika kebijakan itu membangun kemajuan rakyat, maka pihak di luar pemerintahan juga akan mendukung.
BACA JUGA:Inilah Harga dan Spesifikasi iPhone 15 Pro, Penggemar Apple Harus Tahu, Cek di Sini
“Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung.
Tetapi, ketika ada yang berbeda misalnya, impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya," jelasnya.
Disamping itu, Hasto juga mengaku jika PDIP tak akan diam dengan sejumlah dugaan kecurangan selama proses pemilihan kemarin.
Ia pun menyoroti proses pemilih di luar negeri yang kesulitan mencoblos karena teknis administratif. Hasto yakin dugaan kecurangan selama pemilihan terjadi mulai dari hulu hingga hilir.
BACA JUGA:Saksi Ganjar Pranowo Dikeroyok di TPS Tanah Periuk, PDI-P Musi Rawas Minta Polisi Usut Tuntas
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," tegasnya. (*)
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di WhatsApp. Caranya klik DI SINI, kemudian klik tombol ikuti di kanan atas di aplikasi WhatsApp. Atau gabung di WhatsApp Grup melalui LINK INI.