PDIP Tidak Setuju Pilkada Melalui DPRD: Efisiensi Harusnya dari Elit, Bukan Rakyat

LINGGAUPOS.CO.ID – Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak setuju dengan wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD, apalagi dengan alasan efisiensi anggaran.

Menurut Guntur Romli alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat. 

"Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi," tegas Guntur Romli, Senin, 29 Desember 2025.

Guntur menilai bahwa upaya efisiensi seharusnya dimulai dari internal pemerintahan. "Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elit-elit pemerintahan bukan dengan mengebiri hak politik rakyat," tegasnya.

BACA JUGA:Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas Batal, Hanya Dihadiri 10 Anggota Dewan

Selain itu, Ia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi. 

Kendati demikian, PDIP menghormati sikap partai yang mendukung gagasan tersebut. Namun, Guntur menegaskan sikap partainya yang tetap menginginkan pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.

"Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung tidak melalui DPRD," tegasnya.

Diusulkan PKB dan Golkar

BACA JUGA:KPU Tutup Akses Ijazah Capres dan Cawapres, Alasannya Perlindungan Data Pribadi

Wacana Pilkada melalui DPRD sendiri bukanlah hal baru. Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lebih dulu mengusulkan.

Ia mekanisme tersebut dengan alasan menekan mahalnya ongkos politik serta praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Gagasan serupa kembali mengemuka beberapa bulan kemudian. Pada 5 Desember 2025, dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Ini Kata Gerindra

BACA JUGA:Refleksi Akhir Tahun 2025: Kalapas Narkotika Muara Beliti Herdianto Tegaskan Komitmen Kinerja Pemasyarakatan

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terbuka mendengarkan seluruh aspirasi terkait wacana perubahan sistem Pilkada, termasuk usulan agar pemilihan kembali dilakukan melalui DPRD.

Sumber: