LINGGAUPOS.CO.ID – Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyatakan dirinya bersedia menampung warga Rohingya, apabila ada keterangan secara resmi dari Pemerintah Indonesia.
Demikian terungkap dari unggahan akun Instagram @sedangrame, yang dikutip pada Senin, 11 Desember 2023.
Amnesty International Indonesia menilai, pemerintah Indonesia sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) jika dari pihak Pemerintah mengembalikan kembali para pengungsi Rohingya ke Myanmar.
“Kalau kebijakan pemerintah adalah mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, dalam hal ini Myanmar, itu jelas melanggar hak asasi manusia,” jelasnya.
BACA JUGA:Lagi, 315 Pengungsi Rohingya Tiba di Pidie Aceh, Sudah Gelombang Ke-4
“Melanggar konvensi internasional yang mewajibkan negara-negara untuk melindungi siapa pun orang yang ada dalam bahaya atau dalam pengungsian dari kejaran kejahatan dan persekusi di negara asalnya,” tegas Usman di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat.
Dirinya berpendapat, pemerintah tidak perlu lagi mengikuti keinginan dari sekelompok masyarakat yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia.
Selain itu ia juga meyakini masyarakat yang menolak kehadiran para pengungsi Rohingya hanya segelintir jumlahnya dan bisa saja mereka ini dimobilisasi oleh kelompok tertentu.
“Tidak ada alasan untuk menolak Rohingya untuk pemerintah. Saya kira, kalau ada kelompok masyarakat yang menolak, biarkan saja. Tapi jangan sampai pemerintah bertindak sesuai kehendak kelompok-kelompok itu,” ucapnya.
BACA JUGA:Pengungsi Rohingya Kembali Berulah, Kali ini Rusak Rumah Susun di Sidoarjo Jawa Timur
Usman juga menyarankan pemerintah, jika tidak mampu menampung para pengungsi ini, pemerintah bisa bekerja sama bersama dengan negara-negara yang lazim menerima para pengungsi, namun bukan mengirim pengungsi kembali ke Myanmar.
Situasi seperti ini menjadi pembuktian konsistensi pemerintah dalam isu-isu kemanusiaan di tingkat global.
Karena selama ini, pemerintah terus saja menyuarakan penyelesaian konflik di Myanmar dengan Five Point Consesus maupun mengirim bantuan ke berbagai negara yang sedang terlibat konflik.
“Pemerintah harus tegas sebagai bangsa yang punya nilai yang sudah dituangkan di dalam kostitusi, berkomitmen untuk membangun perdamaian dunia, menjaga solidaritas kemanusiaan, seharusnya bersolider kepada masyarakat Rohingya, masyarakat Palestina, Afghanistan dengan tanpa hipokrasi,” terangnya.
BACA JUGA:Diminta Tanggung Jawab Soal Rohingya, ini Tanggapan UNHCR