Setelah Ridwan Mukti, DPRD Musi Rawas Sepakat Dukung Pembentukan Sumsel Barat

Selasa 11-07-2023,17:32 WIB
Reporter : Budi Santoso
Editor : Budi Santoso

Isi dukungan tersebut seluruh anggota DPRD Musi Rawas menyetujui adanya adanya pembentukan Sumsel Barat.

Sementara itu, Anggota DPRD Musi Rawas Alamsyah A Manan mengatakan, selama ini sangat mendukung pembentukan Sumsel Barat. 

Ia menyarankan Presedium Sumsel Barat terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyatukan persepsi.  

“Jangan nantinya kita saja yang menggaungkan tentang pemekaran ini akan tetapi yang lain belum menyetujui dan sepakat,” ucapnya.

BACA JUGA:Wacana Pemekaran Sumsel Barat Kembali Menggema, Presidium Temui Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti

Ketua DPRD Musi Rawas Azandri mengatakan, baik secara pribadi maupun meawakili lembaga Legislatif, sangat mendukung pembentukan Provinsi Sumsel Barat.

Ia berjanji dalam berapa hari kedepan, dari Fraksi dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas akan menyerahkan dukungan secara tertulis. 

Selain itu untuk kelancaran perjalanan, DPRD Musi Rawas siap membantu membuatkan legalitas Presedium Sumsel Barat.

Azandri berharap dengan terbentuknya Sumsel Barat akan lebih terfokuskan untuk kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Sumsel Barat Terbentuk, Lubuklinggau Sudah Siapkan Kantor Gubernur

Sebelumnya Mantan Gubernur Bengkulu Dr H Ridwan Mukti sangat mengapresiasi pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Barat. 

Mantan anggota DPR RI 2 periode itu mengaku sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Presidium Pembentukan Provinsi Sumsel Barat. 

Utamanya mengenai gerakan politik yang dilakukan sehingga terbentuk opini bahwa pemekaran Sumselbar terdengar di masyarakat. 

Ridwan Mukti menyarankan untuk sementara waktu presidium menyiapkan seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemekaran Sumsel  Barat.

BACA JUGA:Ini Alasan Kenapa Belanda Bangun Bendung Watervang di Lubuklinggau

Sambil menunggu dibukanya kembali kran moratorium pemekaran daerah di Indonesia yang saat ini masih ditutup oleh pemerintah pusat.

Kategori :