Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud Dipercaya Jadi Wakil Bendahara Umum APKASI

LINGGAUPOS.CO.ID – Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud dipercaya menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Pengukuhan Hj Ratna Machmud sebagai Wakil Bendahara Umum APKASI dilakukan Kamis, 17 Juli 2025 di Puri Agung, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta bersamaan dengan Pengukuhan Dewan Pengurus APKASI masa bakti 2025-2030.

Sekda Musi Rawas H Ali Sadikin bersama Kepala Dinas Kominfo Adi Irawan saat mendampingi Bupati Hj Ratna Machmud dikukuhkan menjadi Wakil Bendahara Umum APKASI.--

Turut mendampingi Bupati Hj Ratna Machmud, Sekda Musi Rawas H Ali Sadikin, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Adi Irawan.   

Pengukuhan dewan pengurus APKASI periode 2025-2030 dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.

BACA JUGA:Bupati Hj Ratna Machmud Terima Audiensi PGRI Musi Rawas, Ini Pesan Yang Disampaikan

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Diantaranya Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Sementara itu Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030.

Dia terpilih setelah dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 APKASI tahun 2025 digelar 30 Mei 2025 di Minahasa Utara.

BACA JUGA:Wakil Bupati H Suprayitno Hadiri HUT Bhayangkara Polres Musi Rawas

Selanjutnya Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal APKASI masa bakti 2025-2030.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai melantik pengurus APKASI periode 2025-2030 menegatakan, APKASI memiliki peran vital sebagai mitra pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di daerah serta menjaga semangat otonomi.

Mendagri menekankan agar para kepala daerah mampu mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kebijakan inovatif.

Sumber: