Kalapas Lubuk Linggau Hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Lubuk Linggau

Kalapas Lubuk Linggau Hadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Lubuk Linggau

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Lubuk Linggau, Budi Yuliarno, menghadiri kegiatan kunjungan kerja dalam masa reses Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Ballroom Hotel Grand Zuri, Kota Lub-Foto: Humas Lapas Lubuk Linggau.-

LINGGAUPOS.CO.ID — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Lubuk Linggau, Budi Yuliarno, menghadiri kegiatan kunjungan kerja dalam masa reses Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar di Ballroom Hotel Grand Zuri, Kota Lubuk Linggau, Kamis 19 Juli 2025.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Hj Dewi Asmara, S.H., M.H., Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Jawa Barat I yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI. 

Hadir pula Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumatera Utara I yang juga dikenal sebagai tokoh nasional di bidang hukum dan HAM, serta tokoh daerah Sumatera Selatan H. S. N. Prana Putra Sohe, yang merupakan Wali Kota Lubuk Linggau pada masanya.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. 

BACA JUGA:Kakanwil dan Pimti Kanwil Ditjenpas Sumsel Tebar Benih Ikan di Sarana Asimilasi Lapas Lubuk Linggau

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Budi Yuliarno menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi XIII DPR RI terhadap penguatan sistem pemasyarakatan dan pemberantasan narkoba.

Pertemuan berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban dan diskusi konstruktif, membahas berbagai isu penting seperti kondisi lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana, serta langkah-langkah strategis dalam mewujudkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan jajaran penegak hukum demi terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial di LINK INI 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: