Jaksa Banding Kasus Lurah Sumber Harta Mura, ini Alasannya

LINGGAUPOS.CO.ID – Jaksa memastikan banding pada putusan kasus yang menjerat oknum Lurah Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Seperti diketahui oknum Lurah Sumber Harta, Muhammad Ariful Amin dihukum denda Rp600.000 subsider 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Dengan alasan Muhammad Ariful Amin melanggar Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 01 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 01 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dimana perbuatannya dianggap menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Mura 2024.

BACA JUGA:Terbukti Politik Uang, ini Hukuman untuk Oknum Lurah Sumber Harta Mura

Sementara sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksan Negeri (Kejari) Mura, menuntut hukuman 3 bulan penjara dan denda Rp3.000.000 subsidair 1 bulan penjara.

Karena itulah, JPU memastikan banding dalam kasus tersebut. Hal ini seperti ditegaskan Kasi Intel Kejari Mura, Gustian Winanda dikutip Jumat 6 Desember 2024.

"Jaksa merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim yang hanya menjatuhkan hukuman pidana denda Rp600 ribu," jelas Kasi Intel.

Ditegaskan Kasi Intel, vonis tersebut sangat jauh dari tuntutan yang telah diajukan jaksa sebelumnya. 

BACA JUGA:Ancaman Hukuman Oknum Lurah Sumber Harta Mura, Perbuatannya Rugikan Paslon Pilkada 2024

"Dalam tuntutannya jaksa menuntut pidana kurungan 3 bulan, dan pidana denda Rp 3 juta, namun majelis hakim hanya menjatuhkan  pidana denda Rp600 ribu," tambahnya.

Oleh karena itu, jaksa melakukan upaya hukum banding terhadap vonis yang telah ditetapkan majelis hakim PN Lubuklinggau. 

Bahkan dijelaskannya memori banding sudah dimasukkan ke Pengadila Negeri (PN) Lubuk Linggau, Kamis 5 Desember 2024, untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi  Palembang.

Oknum Lurah Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas (Mura) Muhammad Ariful Amin, terbukti bersalah melakukan politik uang.

Sumber: