Bos TikTok Bantah Dirinya Antek China Saat Sidang di AS, Ada Apa?

LINGGAUPOS.CO.ID – Rapat yang dilakukan antara CEO TikTok Shou Zi Chew dan Kongres Amerika Serikat di Washington DC, menjadi sorotan publik sebab Chew berusaha keras menegaskan dirinya bukan warga negara China.

Diambil dari berbagai sumber yang dikutip pada Jumat, 2 Februari 2024, Chew buka kesaksiannya di depan Kongres AS dengan menceritai latar belakang kehidupan pribadinya.

Bos TikTok itu memaparkan bahwa dirinya pernah tinggal di Singapura, United Kingdom dan AS.

Seperti orang tuanya, sambung Chew, dirinya lahir di Singapura, sementara istrinya lahir di Virginia, AS.

BACA JUGA:Warga Lubuk Linggau ini Sudah 10 Kali Mencuri di Musi Rawas, Akhirnya Ditangkap Juga

Dengan dia menceritakan latar belakang tempat lahirnya dan negara yang pernah di tinggali sepertinya untuk menegaskan kepada para anggota kongres bahwa bos TikTok ini bukanlah warga negara China.

Walaupun demikian, para anggota kongres tetap saja mendesak Chew untuk mengungkap keterkaitan TikTok dengan China lewat perusahaan induknya, ByteDance.

Sebelum diakuisisi oleh ByteDance, TikTok merupakan perusahaan asli AS yang bernama Musica.ly.

Terlihat para anggota kongres bertanya kepada Chew mengenai kemampuan pegawai ByteDance untuk mengakses data TikTok di Amerika Serikat, kegagalan perusahaan menghapus unggahan yang berbahaya hingga keterkaitan perusahaan dengan Partai Komunis China.

BACA JUGA:Selisih 33 Suara, Inilah Calon Ketua PWI Sumatera Selatan Terpilih Periode 2024-2029

Kemudian, bos TikTok ini membantah kabar yang menyatakan TikTok mengizinkan Partai Komunis China mengakses data penggunanya.

Selain itu, dirinya menegaskan bahwa CEO ByeDance Liang Rubo bukanlah anggota Partai Komunis China.

Mengenai keterkaitan pegawai TikTok yang lain dengan Partai Komunis China, Chew menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan untuk menanyakan afiliasi politik setiap karyawannya.

Sementara, para anggota kongres AS juga mengutarakan kecemasan mereka mengeni hukum China yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah dapat mengakses data perusahaan demi keamanan nasional.

Sumber: