Produk Kelautan Perikanan Republik Indonesia Bebas Tarif Masuk ke Pasar Jepang

LINGGAUPOS.CO.ID – Budi Sulistyo selaku Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menjelaskan Produk Kelautan Perikanan Indonesia tidak lagi dikenakan tarif untuk masuk ke pasar Jepang sejak akhir 2023.

Diambil dari berbagai sumber yang dikutip pada Jum’at, 12 Januari 2024.

Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menargetkan perluasan pasar produk ke ranah global, untuk penguatan sistem logisik dan penjaminan mutu dari hulu ke hilir sektor perikanan.

"Ini tentunya menjadi langkah yang sangat baik dalam mencapai target ekspor produk perikanan di 2024 sebesar 7,20 miliar dolar AS," ujar Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.

BACA JUGA:Banjir Datang, Begini Cara Warga Muratara Selamatkan Motor, Simak Juga 10 Langkah Penyelamatan dari BNPB

Lebih lanjut, Budi mengatakan hal ini selaras dengan substansi pelaksanaan lima program prioritas ekonomi biru yang tidak lepas dari penjaminan mutu dari produk perikanan dan peningkatan daya saing produk perikanan.

Dalam hal mendukung penguatan daya saing tersebut, Budi mengatakan unit kerja di 38 provinsi ini nantinya akan membantu penjaminan mutu dari hulu hingga hilir.

Sehingga produk kelautan serta perikanan ini dapat aman dikonsumsi, dan untuk ekspor dan juga diperuntukkan domestik.

I Nyoman Radiarta selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengebangan Sumber Daya Manusia menjelaskan KKP mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan perikanan.

BACA JUGA:Seorang Wanita di Sidoarjo Diminta PLN Bayar Rp11 Juta untuk Memindahkan Tiang Listrik dari Halaman Rumahnya

Melalui satuan pendidikan, pelatihan hingga peran penyuluh perikanan terbesar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia pada 2024.

Pada saat ini, diketahui KKP memiliki 11 satuan pendidikan tinggi dan 4.200 penyuluh perikanan.

"Kami mendukung dan mengawal program prioritas yang direncanakan KKP melalui fungsi dalam rangka menyiapkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan," ucap Nyoman.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Suharta menjelaskan KKP juga tidak akan mengendor pengawasan di laut.

Sumber: