Oleh: Ade Putri Intan Juwita Sari *)
Musibah besar seperti bencana alam kembali memperlihatkan kontras tajam antara retorika politik di pusat dan etika sosial di akar rumput.
Ketika para pejabat masih disibukkan dengan perdebatan anggaran serta prosedur birokrasi yang berbelit, masyarakat di lapangan justru bergerak cepat dengan tindakan nyata.
Gotong royong, empati, dan kepedulian sosial tampak hadir tanpa komando resmi.
BACA JUGA:Saat Media Sosial Lebih Responsif dari pada Pemerintah
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekuatan bangsa sesungguhnya tidak semata-mata terletak pada kebijakan formal negara, melainkan pada kesadaran kolektif warganya.
Dalam berbagai peristiwa bencana, masyarakat bahu-membahu mendirikan dapur umum, membuka posko darurat, serta menggalang bantuan secara swadaya. Solidaritas ini hadir sebagai respons spontan atas penderitaan sesama.
Peran pemuda dan komunitas sosial juga terlihat signifikan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, informasi kebencanaan menyebar dengan cepat, sementara donasi dan bantuan logistik dapat dihimpun secara efisien.
Media sosial menjadi sarana penggerak kepedulian publik, sekaligus jembatan antara korban bencana dan para relawan.
BACA JUGA:Etika Penggunaan Dana BOS: Konser vs Kualitas Pendidikan
Namun demikian, solidaritas masyarakat seharusnya tidak menutupi kewajiban negara. Birokrasi yang lamban dan kurang responsif justru berpotensi menghambat penanganan bencana.
Negara perlu hadir secara sigap dan terkoordinasi agar energi solidaritas masyarakat dapat tersalurkan secara optimal, bukan berjalan sendiri tanpa dukungan sistem yang memadai.
Menurut penulis, semangat gotong royong yang muncul saat bencana merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia sebagaimana nilai-nilai Pancasila.
Solidaritas sosial ini perlu dijaga dan dirawat, tidak hanya pada saat bencana terjadi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
BACA JUGA:Gelondongan Kayu di Tengah Banjir: Tanda Bahwa Hutan Kita Tak Lagi Baik-baik Saja