Jejak Genealogi Bappeda Mura (2)

Selasa 24-12-2024,11:00 WIB
Reporter : Endang Kusmadi
Editor : Endang Kusmadi

Catatan Sejarah: Hendy UP *)

D. Bappeda Provinsi & Kabupaten

Pada periode 1956-1960, semakin diperlukan akurasi data dari daerah untuk penyusunan pola dasar pembangunan semesta berencana. 

Guna validasi data lapangan dalam rangka pendekatan sistem perencanaan modern, maka diperlukan lembaga penyusun “blue print” pembangunan di daerah. 

BACA JUGA:Jejak Genealogi Bappeda Mura (1)

Oleh karena itu di Daerah Swatantra Tk. I (provinsi) dibentuklah Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda; vide Keppres No. 655 Th 1961). 

Pada akhir Pelita I (1969-1974), dengan terbitnya Keppres No.15 Th 1974, maka lembaga Bakopda di level provinsi diubah menjadi Bappeda Provinsi Dati I, yang berfungsi menyusun dokumen Repelita II dan pola dasar pembangunan daerah setempat.

E. Bappeda Kab. Musirawas

Semenjak dibentuk Bakopda di Prov. Sumsel (1962), hingga terbentuknya Bappeda Prov. Sumsel tahun 1974, urusan perencanaan pembangunan daerah ditangani oleh unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Daerah. 

BACA JUGA:Percepatan Penyaluran DAK dan DD Sebagai Penggerak Ekonomi Pemerintah Daerah Lingkup Kerja KPPN Lubuk Linggau

Enam tahun kemudian, dengan terbitnya Kepres RI No. 27 Tahun 1980 dan Kepmendagri No.185 Tahun 1980 tgl 20-8-1980, dibentuklah lembaga baru Bappeda di setiap kabupaten. 

Di Kab. Dati II Musirawas, lembaga Bappeda dibentuk pada akhir tahun 1980 pada era Bupati Drs. H. Syueb Tamat (1980-1990). 

Menurut Drs. H. Sofian Zurkasie, yang juga mantan Kabag Hukum (1970-1972); Kadispenda (1978-1984); Kabagpemcapil (1984-1987) dan Sekr-DPRD (1987-1995), sebelum dibentuk Bappeda Mura akhir 1980, fungsi perencanaan pembangunan daerah ditangani oleh semacam Tim Khusus yang berada di bawah Setda yang kelak menjadi Bagian Pembangunan. 

Pada periode akhir Bupati Mochtar Aman (10-7-1968 s/d 7-9-1979) dan caretaker Bupati Cholil Azis, SH (7-9-1979 s/d 8-3-1980), pejabat yang menangani perencanaan pembangunan adalah Drs. M. Djauhari. 

BACA JUGA:Menunaikan Hak: Pilkatak-2024

Ketika dibentuk Bappeda Mura di era Bupati Syueb Tamat, maka Sdr. Drs. M. Djauhari (putra Binginteluk) ditunjuk sebagai Ketua Bappeda yang pertama. 

Jika kita lacak jejak genealogi pimpinan Bappeda Mura dari awal (1980) hingga kini (2024) adalah sebagai berikut: 

Kategori :