LINGGAUPOS.CO.ID – Presiden Vladimir Putin menyatakan ketertarikan dirinya untuk menghadirkan kembali game konsol di Rusia.
Diambil dari berbagai sumber yang dikutip pada Selasa, 2 April 2024, Putin telah menginstruksi pemerintahannya untuk melakukan penelitian mengenai kelayakan serta potensi pengembangan game konsol untuk bersaing dengan PlayStation dan Xbox.
Negara dengan sebutan beruang merah tersebut ini aktif mempermasalahkan game dan pengembangan asal AS dalam beberapa tahun terakhir ini.
Oleh karena hal tersebut, Rusia mengancam adanya peluncuran game-game seperti Apex Legends hingga The Last of Us Part 2.
BACA JUGA:Terungkap Begini Cara Sadis Anak Bunuh Ibu Kandung di Kupang, Mata Dicungkil
Pemerintahan Rusia menilai, game-game tersebut yang mana buatan pengembang asal AS sebagai pro-LGBTQ yang mana mereka secara terbuka menentangnya.
Putin menyatakan pernyataan tersebut yang diunggah melalui laman resmi Kremlin serta muncul setelah pertemuan mengenai pembangunan sosial-ekonomi Wilayah Kaliningrad.
Menurut informasi, Presiden Vladimir Putin selain meminta untuk bikin konsol game, ia juga meminta Kabinet Menteri-nya untuk mempertimbangkan dalam membuat sistem operasi (OS) dan cloud khusus.
Yang mana nantinya, OS dan cloud buatan Rusia tersebut bisa digunakan sebagai tempat gamer di Rusia dengan mengunduh game atau aplikasi ke konsol.
BACA JUGA:Sambut Lebaran Idul Fitri 1445 H, Kodim 0406 Lubuk Linggau Bersama Disperindag Gelar Pasar Murah
Melansir dari laporan RT, batas waktu pelaksanaan perintah tersebut telah ditetapkan pada 15 Juni 2024.
Selain itu, Mikhail Mushustin selaku Perdana Menteri Rusia telah ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengawasi serta mewujudkan perintah dari Presiden Putin.
Kremlin Dmitry Peskov selaku Juru bicara juga menjelaskan perintah Putin untuk mempertimbangkan pembuatan konsol ini di Rusia bertujuan guna mengembangkan industri game asli Rusia sendiri.
Sementara itu, sebelumnya juga Organisasi untuk Pengembangan Industri Video Game (RVI) menyebutkan roadmap lima tahun kepada pemerintah pada Februari 2024.
BACA JUGA:Raffi Ahmad Dituding Terlibat Kasus Pencucian Uang Rp217 Triliun, Cek Faktanya di Sini