Selain itu juga membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi yang memuncak jelang Pemilu 2024.
Selanjutnya, dikatakan para sivitas akademika UI menyinggung juga mengenai keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam.
"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," kata Harkristuti.
Ada empat poin yang disampaikan yang menjadi tuntutan mereka, antara lain.
BACA JUGA:Ajak Anak Didik Disiplin, SMKN 3 Lubuk Linggau Luncurkan Aplikasi Point Tata Tertib Online Siswa
1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi
2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil
3. Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon
4. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.
BACA JUGA:Dipercaya Bawa Keberuntungan, ini 6 Makanan yang Tidak Boleh Dilewatkan Saat Imlek
2. UGM: Jokowi lakukan penyimpangan moral demokrasi
Sivitas akademika UGM turut membacakan petisi Bulaksumur mengenai situasi demokrasi Indonesia pada Rabu, 31 Januari 2024.
Petisi ini merupakan respon terkait sikap Jokowi yang dirasa mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres cawapres.
Lewat petisi tersebut, sivitas akademika UGM menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA:Hikmah Segala Perkara Kembali Kepada Allah Semata
Jokowi dinilai sudah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.