MUSI RAWAS, LINGGAUPOS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas memberikan tanggapan tegas atas kebijakan penghentian operasional RS dr Sobirin.
Operasional RS dr Sobirin dipindahkan ke RSUD Pangeran M Amin, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas.
Terhadap SK yang dikeluarkan Bupati Musi Rawas tersebut, DPRD Musi Rawas mendesak dilakukan pembatalan.
Ada beberapa alasan DPRD Musi Rawas mendesak Bupati Musi Rawas membatalkan SK penghentian operasional RS dr Sobirin tersebut.
BACA JUGA:Operasional RS dr Sobirin Dihentikan, ini Penjelasan Dinkes Musi Rawas
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Musi Rawas Alamsyah A Manan menanggapi kebijakan Bupati Musi Rawas yang mengeluarkan SK penghentian operasional RS dr Sobirin, Senin, 30 Oktober 2023.
Menurut Alamsyah, seharusnya Bupati Musi Rawas mempertimbangkan dampak sosial dihentikannya operasional RS dr Sobirin.
Selain itu, saat ini RSUD Pangeran M Amin belum memiliki izin operasional.
Nah untuk mendapatkan izin operasional, pihak RSUD Pangeran M Amin harus memerlukan waktu yang cukup lama.
BACA JUGA:Setelah 85 Tahun, Akhirnya RS dr Sobirin di Lubuklinggau Berhenti Beroperasi, Berikut Sejarahnya
Belum lagi, RSUD Pangeran M Amin harus mengurus izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang saat ini belum didapatkan.
Alamsyah meminta Bupati Musi Rawas mencabut SK penghentian operasional RS dr Sobbirin yang sudah dikeluarkan.
Alasan lain, DPRD Musi Rawas khawatir terhadap nasib honorer yang selama ini bertugas di RS dr Sobirin.
Dengan dihentikannya operasional RS dr Sobirin, honorer nasibnya akan terkatung-katung.
BACA JUGA:Kasus Pembakaran Rumah di Muratara, Polda Sumatera Selatan Periksa Anggota Polsek Rawas Ilir