LUBUKLINGGAU, LINGGAUPOS.CO.ID -Wakil Wali Kota, H Sulaiman Kohar dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Lubuklinggau membuka kegiatan audit kasus stunting Kota Lubuklinggau tahun 2022, bertempat di Oproom Dayang Torek, Rabu 16 November 2022.
Dalam sambutannya, Wawako menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan untuk melihat progres pelaksanaan dari delapan aksi konvergensi pencegahan kenaikan angka stunting di Kota Lubuklinggau.
Sementara itu, tim dari BKKBN Provinsi Sumsel, dr Fahrina mengatakan dari beberapa kali pertemuan disimpulkan ada sejumlah penyebab yang beresiko terjadinya stunting diantaranya pernikahan dini, orang tua yang merokok serta kurangnya pemenuhan konsumsi gizi secara seimbang.
Tim pakar dari Rumah Sakit Siti Aisyah (RSSA) Lubuklinggau, dr Sri Novianti mengungkapkan ada lima anak yang menjadi locus audit yakni 1 anak didiagnosa anemia defensiensi dan ketidakseimbangan kebutuhan gizi.
Anak-anak ini setelah diberikan makanan tambahan selama 1-2 minggu mengalami kenaikan berat badan.
Psikolog Irwan Tony menerangkan ada dua anak yang didampingi selama tiga bulan terakhir baik baduta maupun balita memiliki faktor utama orang tuanya sulit memenuhi kebutuhan sang anak.
Selain itu pendampingan juga diberikan kepada orang tua melalui arahan dan edukasi mengenai pola asuh anak.
“Diantaranya seperti cek motorik anak, tumbuh kembang anak, sosial dan kemandirian yang mencakup dalam psikoedukasi pola asuh,” terangnya.
Kepala Bappedalitbang Kota Lubuklinggau, H Emra Endi Kusuma menambahkan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor : 72 tahun 2021 yang merupakan payung hukum bagi strategi nasional (Stranas ) Percepatan Penurunan Stunting, bahwa target penurunan stunting 14 persen sampai 2024 mendatang.
Ada delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting Kota Lubuklinggau yang terarah dari aksi nasional diantaranya melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
Selanjutnya menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota, meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota, melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota serta melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
“Hal yang berkaitan dengan stunting ini diantaranya, pengentasan kemiskinan, pola hidup bersih dan sehat, penyediaan air bersih, rumah yang layak huni dan sebagainya,” ujarnya.
Kadinkes, Erwin Armeidi menerangkan saat ini Dinas Kesehatan terus menjalankan aksi dalam mendampingi anak-anak yang beresiko stunting dan tentunya disesuaikan dengan angka kebutuhan gizi anak.
“Selain terus dijaga pola makannya, anak-anak serta orang tua juga terus didampingi dalam masa tumbuh kembang yang ideal. Sementara hasil dari pendampingan terus di laporkan untuk melihat sejauh mana perkembangan strateginya,” ungkapnya.
Kepala Dinas PP dan KB, Henny Fitrianty mengemukakan selain pendampingan, pemerintah juga melaksanakan pencegahan spesifik terhadap resiko terjadinya anak yang lahir stunting dengan menggandeng seluruh OPD dalam melaksanakan aksi berupa pembinaan kepada calon pengantin, ibu hamil dan menyusui serta anak baduta dan balita.
Dari hasil audit ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya resiko stunting yakni tidak memiliki air bersih yang layak, wc tidak layak, usia pernikahan terlalu tua, terlalu muda dan juga terlalu dekat dan sebagainya.
“Kita optimis angka resiko stunting bisa menurun sesuai dengan target,” tandasnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Pj Sekda, H Imam Senen, Inspektur, H Resta Irawan, Kepala DPUPR, Ahmad Asri Asri, Kadisperkim, H Trisko Defriyansa, Kadiskominfotiksan, M Johan Iman Sitepu dan Direktur RSSA, dr Dwiyana Sulistia Ningrum. (*)