LUBUKLINGGAU, LINGGAUPOS.CO.ID - Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar membuka pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Satuan Tugas Stunting dan Lintas Sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Lubuklinggau.
Kemudian melaunching 100 persen Kelurahan Kampung Berkualitas serta penandatanganan Komitmen Lintas Sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting di Ruang Pertemuan Hotel Grand Zuri Lubuklinggau, Selasa 6 Desember 2022.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Evi Silviani dalam sambutannya mengatakan tim percepatan penurunan stunting bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemangku Kepentingan.
"Mari sama-sama kita berkomitmen melakukan singkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas program penurunan stunting," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kota Lubuklinggau, Henny Fitriyanti mengatakan,"Dalam kasus pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko stunting, salah satunya audit kasus stunting,"kata Henny.
"Untuk audit kasus stunting bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadi kasus serupa,"jelasnya.
Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Evi Silviani beserta Kepala Dinas PPKB Kota Lubuklinggau, Henny Fitriyanti foto bersama usai pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), S--
Menurutnya dalam mencapai tujuan penurunan stunting agar lebih optimal dibutuhkan kerjasama lintas sektor. Selain itu DPPKB Kota Lubuklinggau telah menyusun grand design 2020-2024 proyeksi berdasarkan berbasis kependudukan, harapannya nanti dokumen ini bisa digunakan OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau.
Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar mengungkapkan bahwa audit kasus stunting merupakan kegiatan prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
"Untuk itu pencegahan harus dilakukan secara berkesinambungan, sehingga pencegahan dapat segera dilakukan agar kasus tidak semakin memburuk atau setidaknya tidak berulang lagi di satu wilayah," ungkapnya.
"Kami menghimbau kepada seluruh OPD terkait, camat untuk berperan aktif dalam aksi penurunan stunting ini,"jelasnya.
BACA JUGA:DPPKB Lubuklinggau Laksanakan Pendidikan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin
Hadir mendampingi Wawako, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kahlan Bahar, Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kusuma, Kadinkes, Erwin Armeidi, Kadinsos, Hasan Andria UY, Kadis PUPR, Ahmad Asril Asri, Kadisperkim, H Trisko Defriyansa, Kadisdikbud, H Dian Chandera, Kadis Kominfo, M Johan Iman Sitepu, Kepala DP3APM, Heri Suryanto, para camat, Kepala Puskesmas, perwakilan PKK dan penyuluh KB di Kota Lubuklinggau.(*)