DPRD Musi Rawas Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan 2025

LINGGAUPOS.CO.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) gelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Rapat berlangsung Senin, 25 Agustus 2025 di Ruang Paripurna DPRD Mura dipimpin Ketua DPRD, Firdaus Cik Olah.

Forkopimda yang hadir saat paripurna penyampaian Raperda APBDPerubahan Tahun 2025--

Rapat ini juga dihadiri Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud bersama Wakil Bupati Musi Rawas H Suprayitno serta Kepala OPD dan Forkopimda.

Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud menyampaikan, total pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 ditargetkan sebesar Rp2,143 triliun.

BACA JUGA:70 Paskibraka Musi Rawas Sukses Jalankan Tugas, Ini Ungkapan Bupati Hj Ratna Machmud Saat Resepsi Kenegaraan

Pendapatan transfer menjadi sumber terbesar, yakni Rp1,932 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,653 triliun berasal dari pemerintah pusat melalui Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sementara Rp278 miliar berasal dari transfer antar daerah.

Pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan Rp1,2 miliar, di antaranya bersumber dari hibah organisasi swasta.

Sedangkan, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,184 triliun, dengan rincian belanja operasi lebih dari Rp1 triliun, mencakup belanja barang, jasa, BOS, hingga layanan BLUD.

Belanja hibah sebesar Rp14,9 miliar, dialokasikan untuk lembaga berbadan hukum, partai politik, serta dana BOS.

BACA JUGA:Bupati Hj Ratna Machmud Jadi Irup HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Musi Rawas

Belanja modal Rp534 miliar, meliputi pembangunan jalan dan irigasi Rp341 miliar, gedung dan bangunan Rp130 miliar, peralatan dan mesin Rp47 miliar, tanah Rp7 miliar, serta aset tetap lainnya Rp7,9 miliar.

Selanjutnya belanja tidak terduga Rp3,4 miliar, belanja transfer Rp39,4 miliar, terdiri dari bagi hasil Rp16,4 miliar serta bantuan keuangan Rp22,9 miliar.

Dengan proyeksi pendapatan Rp2,143 triliun dan belanja Rp2,184 triliun, terjadi defisit Rp41 miliar. Kekurangan tersebut ditutup melalui pembiayaan neto sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) diproyeksikan nol rupiah.

Sumber: