Sebelum Dilantik, Pejabat Kabinet Linggau Juara Tes Urine

LINGGAUPOS.CO.ID - Dua jam sebelum acara pelantikan, seluruh pejabat Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang akan mengisi Kabinet Lingau Juara jalani tes urine.

Tes urine calon pejabat Kabinet Linggau Juara dilaksanakan di di Aula Bukit Sulap Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Selasa 15 Juli 2025 Pukul 14.30 WIB.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa para pejabat yang akan menduduki posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau bebas dari pengaruh narkoba.

Pantauan di lapangan, sebelum memasuki ruangan pelantikan para pejabat antre untuk melakukan tes urine.

BACA JUGA:Kabinet Linggau Juara Terbentuk, Hari ini Pelantikan Pejabat Baru, Adakah Pedatang Baru

Tes urine para pejabat tersebut dilakukan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lubuk Linggau.

Diketahui hari ini (Selasa 15 Juli 2025) pukul 14.30 WIB, dijadwalkan dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrasi Pemkot Lubuk Linggau.

Namun jadwal tersebut molor hingga pukul 15.30 WIB prosesi pelantikan belum juga dimulai. Informasinya Wali Kota Lubuk Linggau masih menghadiri kegiatan di DPRD Kota Lubuk Linggau.

Pelantikan dan pengambilan sumpah akan dilaksanakan di Aula Bukit Sulap Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau.

BACA JUGA:Ciptakan Lingkungan yang Sehat, Lapas Narkotika Muara Beliti Bagikan Peralatan Mandi Kepada Warga Binaan

Informasi adanya pelantikan berdasarkan undangan dari Sekda Lubuk Linggau yang ditujukan kepada Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Camat, tertanggal 14 Juli 2025 dengan nomor: 055/2339/BKPSDM/2025.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lubuk Linggau, H Dian Candera, membenarkan adanya pelantikan pejabat ini.

Sementara itu, Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat sebelumnya juga sudah menyebutkan mengenai rencana pelantikan pejabat ini.

Ia menjelaskan, bahwa tahapan administratif tengah berjalan dan masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sumber: