Pajak Digital Berlaku Mulai 9 November, Transaksi Apa Saja yang Dipungut Pajak?
Pajak Digital Berlaku Mulai 9 November, Transaksi Apa Saja yang Dipungut Pajak?--ilustrasi gambar gemini AI
LINGGAUPOS.CO.ID- Pemerintah Indonesa berencana menerapkan kebijakan pajak digital (digital taxation) mulai 9 November 2026. Kebijakan ini menuai beragam sorotan publik.
Adanya rencana perluasan Pajak Digital yang dijadwalkan mulai berlaku per 9 November 2026 menuai sorotan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Pasalnya pemerintah akan memperluas cakupan pungutan Pajak Digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi.
Diketahui, kebijakan ini akan melibatkan perbankan dan perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai transaksi yang selama ini disebut belum dipungut pajak.
Akhir Oktober lalu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Jakarta, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa bank pemerintah, bank swasta, dan sejumlah platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo, akan dilibatkan dalam pemungutan dan penyetoran pajak.
BACA JUGA:Daftar Lengkap Hari Besar Nasional November 2026, Ada Hari Pahlawan
“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujarnya dikutip LINGGAUPOS.CO.ID Senin, 2 November 2026.
Namun, pengenaan pajak digital yang disebut Hashim bukanlah kebijakan pajak baru. Sebagaimana dikatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bahwa kebijakan tersebut berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang sudah berlaku pada 25 September 2026.
Untuk itu, pemberlakuan pajak digital 9 November 2026 tersebut disebut bukanlah pengenaan pajak digital baru, melainkan hanya memperluas pihak yang akan memungut pajak.
Walau demikian, rencana pemberlakuan Pajak Digital yang disebut Hashim dalam rapat lalu menuai atensi publik.
BACA JUGA:Link Cek Penerima BSU 2026 Pencairan November-Desember, Cukup Pakai KTP
Lantas transaksi apa saja yang bakal disasar Pajak Digital? Berikut LINGGAUPOS.CO.ID telah merangkum ulasannya untuk Anda.
Transaksi Apa Saja yang Dipungut Pajak?
Sebagaimana yang dipaparkan Hashim, menyatakan bahwa pemerintah akan melibatkan bak dan perusahaan fintech untuk memungut serta menyetorkan pajak yang selama ini belum dipungut.
Ia juga menyebut platform digital sebagai bagian dari pihak yang akan dilibatkan dalam kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Satya JKN Awards, Bukti Badan Usaha Peduli Kesehatan Pekerja
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: