LINGGAUPOS.CO.ID – Pembahasan masalah Single Salary ASN membuat heboh, karena masih banyak yang belum paham maksudnya. Karena itulah perlunya diluruskan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa konsep single salary yang selama ini ramai dibahas bukan sekadar penyederhanaan struktur gaji ASN.
Melainkan konsep single salary tersebut merupakan total reward. Ia menekankan hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Single salary itu bukan hanya menyatukan salary. Konsepnya adalah total reward. Kita memberikan penghargaan kepada ASN bukan hanya dari materi saja, tetapi juga dari sistem kerja, apresiasi terhadap kinerja, suasana kantor, hingga sistem karier,” ujar Rini di Kemenko Perekonomian, Kamis, 11 Desember 2025.
BACA JUGA:Pendaftaran SNBP 2026 Segera Dibuka, Ini Jadwal Lengkapnya
Menurut Rini, implementasi total reward harus dipahami secara komprehensif, termasuk pembenahan lingkungan kerja dan jenjang karier ASN, bukan hanya soal komponen gaji.
"Jadi bukan single salary-nya, gitu kan. Tapi kita memberikan kepada ASN itu untuk, apa namanya, secara lebih komprehensif, gitu. Yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20," jelasnya.
Lebih lanjut, Rini mengungkapkan masih banyak instansi pemerintah yang belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengaturan baru untuk ASN, baik yang bekerja dengan skema waktu tertentu maupun berbasis tindakan.
“Kemarin targetnya bulan Oktober, tapi banyak instansi yang belum menetapkan SK-nya,” paparnya.
BACA JUGA:AgenBRILink Perkuat Inklusi Keuangan, Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan analisis kebutuhan ASN untuk 2026. Langkah ini melibatkan 48 kementerian dan lembaga, yang diminta melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan strategi lima tahun ke depan.
Melalui analisis tersebut, pemerintah akan melihat apakah pada jabatan tertentu diperlukan positive growth, minus growth, atau tetap dipertahankan. Penyesuaian ini juga mengikuti arahan Presiden serta program-program prioritas nasional.
“Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa. Kita tunggu, ya,” ujarnya.
Setelah fokus menyelesaikan penataan tenaga honorer tahun ini, Rini menegaskan bahwa pemerintah akan membuka ruang yang lebih besar bagi lulusan baru untuk masuk birokrasi.
BACA JUGA:7 Contoh Sanggah PPPK BGN 2025 Agar Lolos Tahap Administrasi