1. Tawaran gaji yang tidak masuk akal tinggi untuk posisi yang tidak spesifik.
2. Penggunaan alamat email tidak resmi, seperti yang menggunakan domain umum
3. Tidak ada informasi jelas terkait alamat perusahaan, tanggung jawab pekerjaan, atau syarat-syarat yang logis.
BACA JUGA:Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Ucapkan Selamat Kepada Hj Ratna Machmud - H Suprayitno
4. Permintaan transfer uang untuk biaya administrasi, pelatihan, atau seragam kerja.
5. Proses perekrutan dilakukan secara tidak transparan, seperti wawancara instan via chat tanpa konfirmasi formal.
Selain masyarakat, Kemnaker juga meminta agar berbagai platform penyedia informasi lowongan kerja untuk lebih teliti dan selektif dalam memverifikasi mengenai informasi yang akan dipublikasikan.
“Mereka harus memastikan bahwa informasi yang diunggah berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak merugikan pencari kerja,” tutur Sunardi.
BACA JUGA:Imlek 2025 Semakin Meriah! Inilah 7 Kelenteng Terbaik di Indonesia, Nomor 3 Ada di Palembang
Kemudian bagi masyarakat yang merasa pernah dirugikan atau menemukan indikasi penipuan mengenai lowongan kerja palsu, pihak Kemnaker sudah menyediakan saluran untuk pengaduan resmi.
Aduan dapat disampaikan melalui website resmi Kemnaker atau layanan hotline di 1500 300.
"Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari penipuan lowongan kerja. Mari bersama-sama lebih waspada dan memerangi kejahatan ini," tutup Sunardi.
Dapatkan update berita LINGGAUPOS.CO.ID di platform media sosial, dengan klik LINK INI