Oleh: Anugrah Bakas Surgawi (Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)
Budaya organisasi di lembaga pemasyarakatan memainkan peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program rehabilitasi narapidana.
Budaya ini mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang mengarahkan interaksi antar narapidana dan petugas, serta mempengaruhi seluruh dinamika di dalam lembaga tersebut.
Budaya organisasi yang positif dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, sementara budaya yang negatif dapat menjadi penghalang serius dalam mencapai tujuan tersebut.
BACA JUGA:Menakar Effect Amicus Curiae Pada Putusan PHPU Pilpres 2024
Solusi untuk permasalahan budaya di pemasyarakatan dapat dimulai dengan penguatan pendekatan pembinaan yang fokus pada promosi nilai-nilai positif seperti kejujuran, keterbukaan, dan rasa saling menghormati.
Program-program ini harus dirancang untuk mendorong partisipasi aktif narapidana dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.
Program-program pembinaan yang dirancang dalam konteks budaya positif dapat mencakup pelatihan kerja, pendidikan formal dan non-formal, serta kegiatan keagamaan dan spiritual.
Melalui program ini, narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki diri.
BACA JUGA:Hikmah Segala Perkara Kembali Kepada Allah Semata
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada bagaimana budaya organisasi mendorong partisipasi aktif narapidana dan menciptakan suasana yang mendukung rehabilitasi.
Selain itu, pendekatan restorative justice juga dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan antar narapidana dan membangun rasa saling pengertian.
Organisasi di dalam lembaga pemasyarakatan juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya transparansi dalam kebijakan dan prosedur, komunikasi yang kurang efektif antara petugas dan narapidana, serta kurangnya pengawasan terhadap program-program rehabilitasi.
Solusi untuk permasalahan organisasi ini termasuk peningkatan transparansi dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi, meningkatkan komunikasi dua arah antara semua pihak yang terlibat, dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program rehabilitasi.
BACA JUGA:Kebijakan Pemasyarakatan: Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Resiko Tinggi di Lapas