Bawaslu Muratara Diduga Palsukan Tagihan Media

LINGGAUPOS CO ID Terdata ada delapan media yang jadi korban pemalsuan tagihan oleh oknum Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Musi Rawas Utara Muratara Yakni enam media online dan dua media cetak Diketahui adanya pemalsuan tagihan berita berbayar ini setelah pihak Kejaksaan Negeri Kejari Lubuklinggau meminta klarifikasi kepada pihak media terkait kwitansi tagihan ke Bawaslu Muratara Mengenai persoalan ini pun sempat viral di media sosial karena beberapa jurnalis memosting kwitansi dan screenshot berita yang diminta dibayarkan BACA JUGA Jaksa Periksa Lima Saksi Bawaslu Muratara Seperti diposting Rahmat Muratara di facebooknya Ternyata di screenshot nya dibuatnya kwitansi Ada ada saja kelakuan warga di negara 62 ini ujarnya yang menyertai foto foto screenshot berita dan kwitansi Rahmat sendiri adalah wartawan Tribun Sumsel yang bertugas di Muratara Saya bingung padahal sama sekali tidak ada tagihan kok muncul seperti itu jelas Rahmat saat dikonfirmasi Sementara Zulkarnain Azhari wartawan Sumatera Ekspres memposting di facebook dengan kalimat sadis Gawe wong ikak matilah gancang katanya sambil memperlihat foto kwitansi dan screenshot berita yang ditagih Begitu juga dialami Linggau Pos Online sehingga Selasa 25 1 2022 General Manager Linggau Pos Online Endang Kusmadi mengklarifikan hal itu ke jaksa Selama ini kami sama sekali tidak mendapatkan iklan advertorial ataupun berita berbayar dari Bawaslu Muratara Dalam bukti yang kwitansi tagihan yang ditunjukkan jaksa itu ditandatangani oleh orang yang tidak kami kenal jelasnya Oleh karena itulah Endang yang juga Ketua PWI Lubuklinggau meminta jaksa untuk mengusut hal ini Karena perbuatan pelaku sudah mencoreng nama baik media dan wartawan Kajari Lubuklinggau Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni menjelaskan karena mendapatkan bukti tersebut makanya pihaknya mengklarifikas ke media Seperti diketahui Kejari Lubuklinggau sedang menyelidiki dana hibah tahun anggaran 2020 Rp9 2 Miliar di Bawaslu Muratara Hasil pemeriksaan dana Rp9 2 Miliar untuk Bawaslu Muratara ini dinyatakan tidak ada laporan hasil pertanggungjawaban LHP oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK perwakilan Sumsel