Jabatan Sekda Dipertanyakan

LINGGAUPOS CO ID Berkaitan dengan jabatan Sekda belasan orang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Rejang Lebong pada Kamis 10 2 2022 sekitar pukul 14 00 WIB Sebelum ke Kantor Bupati Rejang Lebong mereka lebih dahulu mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk menyerahkan beberapa dokumen dugaan korupsi di Rejang Lebong untuk diusut Koordinator aksi Herom Wihanda dalam orasinya mengatakan mengapa harus mantan Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong Yusran Fauzi yang menjadi Sekretaris Daerah Rejang Lebong Karena ada indikasi korupsi yang dilakukannya saat ia masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPRPKP Kami datang kesini dengan membawa sejumlah bukti hasil pemeriksaan BPKP terkait temuan temuan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong khususnya di Dinas PUPR saat Sekda sekarang itu menjabat sebagai kepala dinas PUPR Oleh karena itu kami meminta bupati mencopot Sekda apa tidak ada lagi orang hebat disini apa Rejang Lebong ini sudah kekurangan SDM serunya Ia juga mengancam akan menyegel kantor bupati dan menginap jika Bupati Rejang Lebong tidak kunjung menemui mereka Namun setelah berorasi sekitar 1 jam Herom meminta Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi untuk menemui mereka Namun karena bupati sedang tidak di kantor maka mereka memberi waktu 1 jam untuk menemui mereka Hingga akhirnya sekitar pukul 16 00 WIB Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menemui para pendemo di jalan masuk kantor Bupati Rejang Lebong Bupati mengatakan untuk dugaan kasus korupsi yang dipaparkan para pendemo itu akan ditangani oleh pihak yang berwenang Sedangkan untuk jabatan Sekda menurutnya sudah dilakukan tahapan dalam perekrutannya sesuai dengan mekanisme yang ada Sehingga tidak ada kaitannya dengan hasil temuan BPKP seperti yang disampaikan pada pendemo tersebut Kalau untuk dugaan kasus ini tentu ada pihak berwenang yang menangani Sedangkan untuk jabatan sekda itu ada mekanismenya dan itu sudah dijalankan oleh tim seleksi melibatkan banyak pihak profesional diantaranya akademisi tokoh masyarakat dan dari perguruan tinggi Jadi tidak asal tunjuk saja karena hasil dari uji kompetensi itu kemudian kita kirimkan ke Mendagri melalui Gubernur Bengkulu papar bupati Setelah ditemui bupati dan menyerahkan berkas hasil pemeriksaan BPKP yang dibawanya para pendemo kemudian membubarkan diri